SEJARAH

Aceh Tengah berdiri tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-oendang Nomor 10 Tahoen 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sbuah Kabupten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-undang No. 7 (Drt) Tahun 1956. Wilayah meliputi tiga kewedanan yaitu Kewedanan Takengon, Gayo Lues dan Tanah Alas.

Letak geografi dan sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekasrkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang-undang nomor 4 Tahun 1974. Kemudian pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon.
Di Aceh Tengah, suku asli Gayo hidup berdampingan dengan suku-suku lain (pendatang) lainnya. secara umum para pendatang di tanah Gayo ialah suku Aceh, jawa, minang, cina (tionghoa) dan suku-suku lainnya. secara umum mata pencaharian masyarakat Gayo adalah sebagai petani Kopi, hortikultura.

Seiring dengan perkembangan zaman, demi memenuhi pelayanan pada masyarakat maka berdirilah Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah tepat pada tahun 1974. sekarang berganti namanya menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.

Tugas pokok Kantor Kementerian Agama KAbupaten Aceh Tengah adalah melaksanakan sebagaian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama dalam Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah KEmenterian Agama Provinsi Aceh.

Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah adalah menyelenggarakan kegiatan perencanaan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta pelayanan bidang agama berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, mengelola aset negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pokok sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kaupaten Aceh Tengah adalah menetapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan strategis yang dilakukan adalah meningkatkan kulitas pendidikan agama pembinaan dan peningkatan kerukunan umat beragama serta meningkatkan pelayanan kehidupan umat beragama.

SEJARAH

VISI & MISI

LAMBANG

KANTOR WILAYAH